KAMISAN: Empat Rekomendasi Atasi Klithih

KAMISAN: Empat Rekomendasi Atasi Klithih

MPM DIY – Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (MPM PWM DIY) menggelar acara perdana KAMISAN (Kajian Pemberdayaan Kamis Pahing) pada Kamis, 24 Agustus 2023. Acara yang digelar secara rutin setiap Kamis Pahing ini mengambil tema “Problem Sosiologis Klithih dan Strategi Penanganannya”. Acara berlangsung secara daring melalui platform Zoom dan mengundang pakar dan praktisi di bidangnya.

Kamisan mengundang Sidik Jatmika (Dosen UMY dan Penulis Buku Geng Remaja, Anak Haram Sejarah ataukah Korban GLobalisasi), Agus Amin Syaifuddin (Ketua MPM PWM DIY) dengan moderator Syamsudin (Dosen UP45 Yogyakarta).

Tema Kamisan yang diangkat kali ini sangat menarik. Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar maupun kota budaya, selalu disibukkan dengan isu kerawanan sosial (termasuk di dalamnya fenomena klithih). Sayangnya, dari waktu ke waktu persoalan ini tidak kunjung selesai. MPM PWM DIY melalui program Kamisan ini berupaya memberikan kontribusi pemikiran terhadap fenomena yang meresahkan tersebut.

Mengurai Problem Sosiologis Klithih

Menurut Sidik Jatmika, secara istilah (etimologis), ‘klithah-klithih’ berarti melakukan kegiatan yang ‘santai’ (just killing time). Namun akhirnya terjadi pergeseran makna ke arah negatif (peyoratif) menjadi ‘keliling golek getih” (just killing some one), melakukan kekerasan secara acak sekedar untuk hiburan (rebel without a cause).

Tentunya hal ini dapat merusak citra Jogja dari ‘Ngayogya-karta’ (kota aman damai bak Ayodya dalam kisah Ramayana); menjadi ‘Ngayogya – klitih’kota kegelapan dan menakutkan seperti Gotham, dalam Film Batman vs Joker.

Agus Amin Syaifuddin, Ketua MPM PWM DIY, dalam paparannya mengatakan, “MPM DIY sangat serius memperhatikan masalah klithih yang terjadi di Yogyakarta. Oleh karena itu MPM DIY telah melakukan inisiasi untuk mengadakan program penanganan agar dapat mengatasi persoalan ini. Kebetulan MPM DIY telah menjajaki kerjasama dengan kepolisian daerah (Polda) daerah istimewa Yogayakarta.

Terkait hal ini MPM PWM DIY memiliki program Penurunan Kerawanan Sosial melalui berbagai bentuk. “Mulai penelitian sosial, lokakarya/workshop dan talkshow ketahanan sosial, pelatihan untuk bhabinkabtibma, pelatihan kreasi generasi muda, pembinaan remaja berbasis tempat ibadah, dan pendampingan masyarakat,” tutur Agus Amin, Ketua MPM PWM DIY. Semua rangkaian kegiatan ini menurutnya sebagai upaya untuk menurunkan potensi kerawanan sosial yang terjadi di Yogyakarta.

Dalam pandangan Dr. Sidik Jatmika, M.Si, seorang Sosiolog dan Dosen di UMY yang juga penulis buku “Geng Remaja, Anak Haram Sejarah ataukah Korban Globalisasi”, fenomena seperti Klithih perlu ditinjau dari perspektif sosiologis. Anak-anak pelaku klithih sudah semestinya tidak semata-mata ditempatkan sebagai aktor utama. Namun dia juga bisa dipandang sebagai korban. “Dalam buku yang pernah saya tulis (Geng Remaja, Anak Haram Sejarah ataukah Korban Globalisasi, red.) saya mengatakan bahwa mereka itu korban globalisasi. Bukan semata-mata anak haram sejarah,” pungkas Jatmika.

Jatmika menambahkan pelaku klithih bisa jadi sebagai korban ‘kenakalan orang tua.” Orang tua dalam arti orang yang membuat kebijakan, baik di pemerintahan maupun guru yang menjalankan sistem pendidikan di sekolah. Seperti halnya sekolah yang hanya mementingkan pendidikan untuk menunjang otak kiri dibandingkan otak kanan. “Guru yang melihat anak sekolah bajunya dilinting pasti marah. Tapi akan selalu memuji anak didik yang pintar berhitung. Ini menandakan sistem pendidikan masih mengutamakan otak kiri daripada otak kanan,” imbuhnya.

Pendidikan otak kanan yang dimaksudkan Jatmika adalah perhatian terhadap kreativitas maupun skill yang sering diabaikan dalam pendidikan formal. Misalnya hobi melukis, olahraga, balapan, seni, maupun aktivitas lainnya yang tidak terwadahi dengan baik oleh sistem pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, sudah saatnya sistem pendidikan memperhatikan pendidikan yang mendukung dan memfasilitasi otak kanan ini.

Empat Rekomendasi Kebijakan

Menurut Jatmika, ada empat rekomendasi kebijakan yang bisa dilakukan untuk memberikan penanganan terhadap fenomena klithih. Pertama, promotif yakni kebijakan-kebijakan yang mendukung lingkungan sosial yang kondusif terhadap keamanan sosial. Misalnya melalui Peraturan Daerah (Perda), pemberantasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, tata ruang ramah remaja, atau kampung ramah inisiatif remaja (KARIR).

Kita saat ini mungkin melihat kebijakan-kebijakan publik tidak memberikan akomodasi terhadap kepentingan remaja ini. Ruang publik yang ramah terhadap remaja cukup jarang bisa ditemukan. Yang ada justru pembangunan-pembangunan untuk mengejar tata ruang yang indah dalam pandangan mata. Namun tidak memberikan ruang yang cukup kepada para remaja untuk berekspresi.

Kedua, kebijakan yang bersifat preventif. Dalam hal ini bisa berarti menyangkut keluarga, sekolah maupun lingkungan. Dalam hal keluarga, tidak sedikit para pelaku klithih adalah anak yang memiliki hubungan tidak harmonis dalam lingkungan keluarga. Demikian halnya dalam lingkungan sekolah. Kurangnya akomodasi terhadap otak kanan bisa mengakibatkan anak menjadi pelaku kekerasan jalanan.

Ketiga, pre-emptive yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan polisi. Terakhir, kuratif yakni proses hukum yang harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum yang tidak adil akan berdampak buruk terhadap asumsi masyarakat maupun pelaku dan calon pelaku. Mereka dapat beranggapan jika penegakan hukum lemah, dirinya dapat melakukan perbuatan yang sama karena hukum bisa dimainkan. (red.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *