MPM DIY – Dalam rangka melakukan konsolidasi gerakan pemberdayaan di wilayah Yogyakarta, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (MPM PWM DIY) menyelenggarakan rapat kerja wilayah (rakerwil), Sabtu, 02 September 2023 di gedung pertemuan PKU Muhammadiyah Gamping, Sleman. Rakerwil mengambil tema “Kolaborasi Membangun Ekosistem Pemberdayaan Masyarakat untuk Yogyakarta Berkemajuan.”
“Pemberdayaan tidak bisa dilakukan secara sporadis dan sendiri-sendiri. Selama ini satu pihak melakukan pemberdayaan terhadap suatu komunitas. Padahal pihak yang lain melakukan hal yang sama. Apabila para pihak dapat dikolaborasikan, maka proses pemberdayaan dapat dilaksanakan secara maksimal,” kata Luqman Johannudin, SIP, ketua pelaksana saat menjelaskan makna tema rakerwil kali ini kepada redaksi mpmdiy.com.
Agus Amin Syaifuddin, S.P., M.Sc., Ketua MPM PWM DIY menambahkan bahwa saat ini memang kita banyak menemukan aktivitas pemberdayaan yang dilakukan secara tumpang tindih. Baik itu di luar lingkungan Muhammadiyah maupun dalam lingkungan Muhammadiyah sendiri. “Rakerwil ini adalah langkah strategis untuk kita memulai kolaborasi membangun ekosistem pemberdayaan masyarakat. Minimal kita bisa melakukan kolaborasi di lingkungan MPM se-DIY,” imbuhnya.
Kolaborasi Gerakan
Rakerwil tidak hanya menghadirkan pimpinan dan anggota MPM PWM DIY, akan tetapi juga mengundang seluruh pimpinan MPM Pimpinan Daerah Muhammadiyah seluruh DIY. Yakni perwakilan dari MPM PDM Kota Yogyakarta, MPM PDM Sleman, MPM PDM Gunungkidul, MPM PDM Bantul, dan MPM PDM Kulonprogo. MPM PDM seluruh DI Yogyakarta adalah ujung tombak penggerak pemberdayaan Muhammadiyah di Yogyakarta. “Keberadaan mereka sangat dibutuhkan, sehingga diundang khusus dalam acara rakerwil ini,” ujar Luqman.
Dalam rangka mewujudkan kolaborasi gerakan, beberapa majelis yang berkaitan dengan pemberdayaan di lingkungan PWM DIY juga diundang dalam rakerwil ini. Diantaranya, Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata PWM DIY, Majelis Pengembangan Wakaf PWM DIY, Majelis Pelayanan Kesejahteraan Sosial PWM DIY, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting dan Pengembangan Masjid PWM DIY, dan LazisMU DIY. Sementara itu struktur di luar PWM juga diundang seperti Direktur Utama RS PKU Muhammadiyah Gamping, Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) UAD, LPM UMY dan LPM UNISA, serta dari Pimpinan Wilayah Aisyiyah DIY.
Beberapa perwakilan MPM Pimpinan Cabang juga diundang dalam kegiatan rakerwil ini. Diantaranya, MPM PCM Minggir, MPM PCM Piyungan, MPM PCM Banguntapan Selatan, MPM Samigaluh, MPM PCM Kalibawang, MPM PCM Tanjungsari, MPM PCM Rongkop, MPM PCM Patuk dan MPM PCM Umbulharjo. Keberadaan MPM di tingkat cabang (kecamatan) yang diundang telah memiliki program-program pemberdayaan sebagai bentuk dari gerakan pemberdayaan Muhammadiyah.
Dengan adanya pertemuan seluruh stakeholder gerakan MPM di lingkungan Muhammadiyah DIY diharapkan dapat melahirkan kolaborasi gerakan pemberdayaan yang mampu mengentaskan kemiskinan di yogyakarta.
“Kolaborasi gerakan yang dimaksudkan di sini adalah gerakan yang tidak hanya fokus di hulu akan tetapi juga fokus hingga ke hilir. Misalnya pemberdayaan Eduwisata di Sleman sudah dilakukan oleh PCM bersangkutan. Stakeholder yang lain bisa mendukung untuk program eduwisata tersebut. Bisa pemasaran atau dukungan teknis lainnya,” ujar Luqman yang juga pendamping senior di MPM DIY.
Ekosistem Pemberdayaan Masyarakat
Menurut Agus Amin jika MPM DIY mampu berkolaborasi dengan baik antar seluruh stakeholder pemberdayaan khususnya di lingkungan Muhammadiyah, maka akan tercipta ekosistem pemberdayaan masyarakat yang cukup baik. “Pemberdayaan dapat dilaksanakan dengan baik dari hulu hingga hilir. Mulai produksi hingga pemasaran,” imbuhnya.
Muhammadiyah adalah gerakan yang memiliki jaringan sangat kuat, tidak hanya di Yogyakarta bahkan seluruh Indonesia. Muhammadiyah yang memiliki kepengurusan hingga tingkat ranting (desa) dapat menjadi modal yang besar untuk terciptanya ekosistem pemberdayaan masyarakat.
Tidak heran jika ada yang mengatakan bahwa Muhammadiyah itu seperti negara. Karena semua urusan negara diurus oleh Muhammadiyah. Orang sakit, nelayan, petani, pemulung, tukang becak, Muhammadiyah ikut mengurusi. “Kalau negara ini menjalankan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa karena didorong oleh konstitusi, namun Muhammadiyah menjalankan hal tersebut karena dorongan agama,” ungkap Ketua PWM DIY, Bapak Ridwan Furqoni, S.Pdi, M.Pdi dalam sambutannya.
Kegiatan yang juga dihadiri oleh Ketua MPM PP Muhammadiyah PWM DIY, Bapak Dr. Nurul Yamin, M.Si., diharapkan bisa menjadi titik tolak terciptanya ekosistem pemberdayaan masyarakat khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Ekosistem ini penting untuk memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian problem-problem kemiskinan di Yogyakarta.*
